KERAJAAN LOMBOK “ANTARA MARITIM DAN AGARARIS”

Oleh: Agus Dedi Putrawan

Dalam sejarah berdirinya Republik ini, pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terdapat dua kubu (Founding Father) yang berdebat habis-habisan tentang bentuk negara dalam Undang-Undang Dasar. Pada saat itu ada yang mengusulkan bentuk negara kesatuan, di saat yang sama juga mengusulkan bentuk negara federal. Mohammad Hatta adalah salah satu dari anggota BPUPKI yang mendukung bentuk negara federal.  Melalui sistem voting pilihan jatuh ke bentuk negara kesatuan sebab hanya 17% anggota BPUPKI yang mendukung bentuk negara federal dan 83% lainnya memilih bentuk negara kesatuan. Lahirlah pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.

Refleksi sejarah di atas memberikan kita gambaran bagaimana para Founding Fathers kita dalam pembentukan republik ini mengalami pergolakan pemikiran yang begitu hebat di masa lalu. Negara kesatuan, ingin menyatukan daerah-daerah berjauhan yang dulu terdapat kerajaan-kerajaan bersatu dalam bingkai “senasip seperjuangan” menjadi keIndonesiaan. Bentuk negara federal, melihat karena sulitnya mengatur suatu negara bahari yang letaknya berjauhan.

Dalam sejarahnya cerita-cerita tentang kerajaan nusantara dibagi menjadi dua tipe kerajaan, kerajaan maritim dan kerajaan agraris. Kerajaan maritim menjalankan birokrasinya dengan tujuan melayani perdagangan-perdagangan baik dalam kawasan nusantara maupun internasional, sedangkan kerajaan agraris menjalankan birokrasinya dengan konsep produksi pangan, raja mejadi pemilik segalanya (patrimonial) termasuk tanah dan budak.

Kerajaan-kerajaan di Lombok mengisahkan dua tipe birokrasi kerajaan di atas (agraris dan maritim), disebut agraris karena menjelang dan pasca abad ke 16 Lombok dikenal sebagai lumbung padi, disebut maritim karena sejak saat itu (abad ke 16) maupun sebelumnya kerajaan-kerajaan di Lombok menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar (Majapahit Jawa, Kesultanan Gowa Makasar, Karang Asem Bali, Belanda dan Jepang).