PEMISAHAN LOMBOK SUMBAWA “SEBUAH PELUANG DAN TANTANGAN”

Oleh: Agus Dedi Putrawan

Isu pemisahan pulau Sumbawa menjadi sebuah “provinsi” dari provinsi NTB dengan induknya berada di pulau Lombok bukan sekedar isapan jempol semata. Terbukti dengan antusias politikus, ormas dan patisipan-partisipan atas bingkai Desentralisasi yang berlaku dalam UU No. 23 tahun 2014 berbunyi “Penyerahan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonom Berdasarkan Asas Otonom” artinya Sumbawa yang terdiri dari beberapa kabupaten (Sumbawa Bima, dan Dompu) yang luasnya melebihi pulau Lombok, sah-sah saja memimpikan Desentralisasi sebagai ikhtiar pendekatan pelayanan publik juga karena terbelakangi oleh berbagai macam problem semisal: kamajuan cenderung terfokus hanya di pulau Lombok, akses infrastuktur masih minim, akses pendidikan “buta aksara”, kemiskinan dan lain sebagainya. Ketersediaan sumber daya alam “pariwisata dan tambang” membuat para intelektual pulau Sumbawa ingin berdikari terlebih lagi termuat dalam manifesto pulau Sumbawa yang berjudul “Propinsi Pulau Sumbawa Adalah Keniscayaan Kesadaran Sejarah” memuat tentang sejarah kerajaan-kerajaan di pulau itu serta proses terbentuknya provinsi NTB oleh Belanda (Sumber  Oleh :Apache-Sumbawa).

Pemisahan ini juga didukung sepenuhnya oleh Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi (TGB) ketika menjadi bakal calon Gubernur waktu itu. Beliau menilai ini adalah sebuah proses pemekaran bukan sebuah pemisahan, hal ini penting dipahami agar tidak ada steriotape antara pulau Lombok dengan Sumbawa. Keinginan bersama yang terbangun antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sepulau Sumbawa yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tekat bulat itu  telah diwujukan melalui kesepakatan bersama antara Bupati, Wali Kota  dan Ketua DPRD sepulau Sumbawa di Hotel Kencana Sumbawa (Sumbawa TV, 2004).

PELUANG DAN TANTANGAN

Dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Berugak Institute pada 5 September 2014 yang lalu, berbagai wacana timbul ke permukaan, terlebih kekhawatiran dari perbagai kalangan. Namun sikap positif juga mewarnai peredebatan-perdebatan ilmiah itu sebagai penyeimbang alot-nya diskusi tersebut. Agus Dedi (penulis) misalnya memandang Desentralisasi itu bukan sekedar wacana kesejahtraan sosial, namun lebih kepada intrik-intrik politik dan pergumulan Political Opportinity, dan itu “bahaya”. Sikap khawatir itu terlatarbelakangi oleh diskusi di kelas dan dalam acara bedah buku Desentralisasi Asimetris yang ditulis oleh Dr. Ni’matul Huda di gedung Pasca UII, 2014. “wacana Desentralisasi bukan sekedar wacana kesejahtraan sosial namun sekarang lebih kepada pembagian kekuasaan (Michel Fucoult: distibusi kekuasaan, Fitra Bukhari dan Enny Nurbaningsih  dalam bedah buku Desentralisasi Asimetris 2014) orang-orang ingin memisahkan diri untuk menjadi pemimpin baru, atau ingin mempertahankan kekuasaan. Desentralisasi asimetris misalkan lebih kepada peng-anak emasan suatu daerah tertentu, serta untuk meredam konflik semata bukan atas dasar sumberdaya yang dimiliki atau kebutuhan suatu daerah (Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Papua).  Bali (latar pariwisata) dan Surakarta (latar kesultanan, historis) beberapa kali meminta kepada pusat (Jakarta) namun tak urung diberikan dengan alasan jika mereka dikabulkan maka daerah lain akan ikut menuntut sehingga terjadi class of civilization. Maka pertanyaannya, di mana diterapkannya konsep “Keadilan” dalam pancasila.

         

Mari kita kerucutkan pembahasan ini, dalam diskusi Berugak Institut beberapa kawan juga menyambut baik “pemekaran” untuk tidak mengatakan “pemisahan” tersebut. Misalnya saudari Hani, memandang masyarakat Sasak (pulau Lombok) akan diuntungkan dengan pemekaran tersebut karena sumberdaya yang dimiliki pulau Lombok melebihi pulau Sumbawa, pemekaran juga akan menguntungkan pihak Lombok sendiri karena ia sudah lebih siap dari sumberdaya pariwisata, budaya, religius pertambangan, bahari dan lain sebagainya. Saudara Suhirman juga mengakatan “identitas pulau seribu masjid dengan budaya santri (pendidikan religius) sebagai tiang akan menujukan keeksistensian sebenarnya”.

Dari tulisan ini, penulis tidak ingin menyimpulkan perdebatan antara pro dan kontra, namun hanya ingin menegaskan.

Sudah siapkah masyarakat Sasak akan Desentralisasi..?, untuk tidak mengatakan latah, karena sebagian masih menutup mata akan wacana ini sebagaimana sikap latahnya terhadap globalisasi dengan modernisasinya.

Sudah siapkah Berugak Institute mengawal segala perubahan sosial yang akan terjadi ke depan..?.

Karena perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan (Aguste Comte).

Sekian, semoga bermanfaat.